JATINANGOR, (KAPOL).-
Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Sumedang mengaku kecewa terkait minimnya keterlibatan aparat pemerintahan desa (Pemdes) dalam kajian sosial serta sosialisasi reaktivasi jalur kereta api Rancaekek-Tanjungsari.
Hal tersebut terungkap pada sosialisasi reaktivasi jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Selasa (23/11/2015).
Kepala Desa Tanjungsari, Wawan Medan mengatakan bahwa aparat pemerintahan desa (Pemdes) acap kali tak nyaman ketika masyarakat mempertanyakan persoalan tersebut.
“Wajar jika kami bingung, karena setiap ada pendataan penghuni di atas lahan tersebut tak melibatkan aparat Pemdes,” katanya kepada Kabar Priangan Online (KAPOL), Selasa (23/11/2015) seusai acara sosialisasi reaktivasi jalur kereta api Rancaekek – Tanjungsari di Jatinangor.
Pemdes, kata dia, hanya diberikan surat pemberitahuan saja atau tak diimbangi penjelasan yang lengkap terkait pendataan tersebut.
Wawan Medan mengaku wajar jika sebagian masyarakat pun resah pasca ada pendataan yang juga melibatkan aparat penegak hukum.
“Jika aparat Pemdes dilibatkan, dipastikan bisa menyampaikannya secara tepat kepada warga terkait persoalan tersebut,” tuturnya.
Bisa menyampaikan apa ke masyarakat, kata dia, sementara aparat Pemdes sendiri tak tahu tahapan reaktivasi tersebut.
Kades Sukarapih Kec. Sukasari Setiawan Saputra mengatakan, Jika lahan tersebut benar-benar milik PT KAI, coba buktikan kepada masyarakat agar mereka bisa memahaminya.
“Kita sepakat, ini program pembangunan yang korelasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berilah penjelasan yang optimal ke Pemdes agar kami tak salah ketika menjawab pertanyaan dari masyarakat,” tuturnya yang juga didampingi Kades Jatisari – Tanjungsari, Agus Manakara. (Azis Abdullah)
Komentar