TASIKMALAYA, (KAPOL).-Himpunan pengusaha swasta minyak dan gas (Hiswanamigas) Priangan Timur kecewa ketidakhadiran perwakilan DPRD pada Diskusi bertajuk “Rindu Tapi Benci Gas Melon” di Ruang Rapat HU Kabar Priangan, Jumat (8/12/2017).
Padahal perannya sangat vital termasuk merumuskan kebijakan agar pasokan lancar dan harga terjangkau hingga ke masyarakat.
“Ya tentu kecewa, di diskusi ini sebenarnya kita ingin mencari rumusan terbaik agar tidak ada lagi warga kesulitan karena keterlambatan pasokan gas 3 Kg. Sebab dari beberapa kajian dan pemetaan di lapangan, butuh terobosan kebijakan,” ujar Ketua Hiswanamigas Priangan Timur, Sigit Wahyu.
Pengawasan di lapangan hingga tingkat pengecer sendiri, kata dia, saat ini ditarik kewenangannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD setidaknya bisa mengkoordinasikan untuk kebijakan karena banyak yang berkaitan dengan pemerintah pusat.
“Bagusnya memang hadir, sehingga bisa membantu persoalan yang tidak bisa diselesaikan di Tasik,” katanya.
Ia mengatakan, keterlambatan pasokan dalam beberapa waktu terakhir membuat kepanikan warga meskipun pasokan normal. Pihaknya bersama Pertamina Depo Tasikmalaya dan elemen pemerintah pun mendapat respon untuk melakukan operasi pasar di lapangan.
“Setelah kita evaluasi, hanya 70 persen yang terserap di operasi pasar. Jadi bukan soal langka, tetapi hanya keterlambatan pasokan,” ujarnya.
“Akhir-akhir ini memang ada ketimpangan antara suplai dengan permintaan warga terhadap gas bersubsidi tersebut. Namun karena ada kepanikan warga untuk menyimpan stok, makanya untuk ke situasi stabil membutuhkan proses,” katanya menambahkan.
Sales Eksekutif Pertamina Depo Tasikmalaya, Andrew Wisnu mengatakan ada beberapa bagus informasi saat melakukan operasi pasar. Sulitnya mendapatkan gas 3 Kg, membuat banyak warga rela antri untuk mendapatkan gas.
“Pasokan sebenarnya normal, kalau tidak ada panik buying sebenarnya tidak akan sulit mendapatkan barang. Ada warga yang memiliki stok pun akhirnya mengantri, takut-takut sulit lagi di kemudian hari,” katanya menjelaskan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Tasikmalaya, Fikri mengatakan disinyalir ada beberapa gas yang seharusnya didistribusikan di Kota Tasikmalaya beredar ke daerah lain. Hal tersebut diyakini meskipun pasokan tetap namun sulit didapatkan warga.
“Masalahnya ada di bandar-bandar ini, agen dan pangkalan kontrolnya seperti apa juga. Apakah di pasar atau pengecer, takutnya ada sesuatu yang berefek jadi sulit didapat,” ujar Ridwan, salah seorang aktifis HMI tersebut.
Perwakilan dari bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, Nining Rukmini mengatakan, sejak jauh hari pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk aparat keamanan. Sebelumnya, memang ada beberapa hotel, restoran dan industri yang menggunakan gas bersubsidi tersebut.
“Kita sudah peringati, dengan omset lebih dari Rp 30 juta itu seharusnya tidak menggunakan gas bersubsidi. Karena subsidi tersebut sebenarnya untuk dinikmati warga pra sejahtera. Termasuk di PNS juga sudah diinisiasi untuk beralih ke gas 5,5 Kg,” katanya.
Kasat Intel Polres Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Dikdik mengatakan, menjelang libur akhir tahun ini sebaiknya ada penambahan untuk membuat suasana kondusif. Apalagi biasanya terjadi kenaikan permintaan dan dikhawatirkan tidak tercukupi stoknya.
“Kita berharap ada peningkatan, tapi alhamdulillah sudah direspon Pertamina Depo Pertamina. Jadi ada tambahan pasokan 50 persen dari reguler menjelang natal dan tahun baru,” ujarnya. (Inu Bukhari)***
