BUNGURSARI, (KAPOL).-
Sejumlah birokrat dan politisi yang disebut-sebut terkait dengan pendirian Hypermarket Lotte di Jalan Cisumur Kawalu enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya ikhwal pengakuan Mantan Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol Inf Eden Chandra Hayat.
Mereka saat dihubungi melalui telepon dan SMS, maupun didatangi langsung oleh “KP” tidak mau komentar lebih dalam.
Misal saat memintai keterangan Kepala BPPT, Gungun Pahlaguna, ia mengaku akan ke Bandung dan tidak bisa diwawancara via telepon karena banyak sekali yang harus dijelaskan. Gungun meminta wawancara pada Selasa (21/6/2016) malam selepas tarawih.
Begitu pun ketika “KP” mengirim pesan singkat pada Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Hingga pukul 17.37 belum ada jawaban.
Kendati demikian, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin menjawab namun membantah kalau proses pembahasan Perubahan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Pasar Modern didanai dari Lotte. Anggaran pembahasan, kata dia, sudah jelas dari pos pemerintah.
“Perubahan perda normatif saja sesuai kewenangan DPRD,” ujarnya, Senin (20/6/2016).
Termasuk saat ditanya ke Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, Hanafi bahwa ajuan perubahan perda menindaklanjuti usulan para dinas terkait yakni Dinas Indag.
Mantan Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya, Heri Hendriyana yang bertindak selaku notaris dari proses pendirian Lotte enggan berkomentar. Ia tidak ingin melebar karena banyak pihak yang terkait dalam proses pendirian Lotte tersebut.
“Saya bekerja profesioanl saja sebagai notaris. Karena sebelumnya pada tahap pertama memang gagal. Nah tahap kedua saya diminta bantuan sebagai notaris. Itu saja,” ucapnya.
Sedangkan Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya, Tb. Miftah Fauzi yang juga disebut-sebut tak bisa dihubungi. Beberapa kali nomor telepon genggamnya dihubungi tidak menyahut. (Jani Noor)
