JATINANGOR, (KAPOL).- Ratusan warga di RW 9 dan 17, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kab. Sumedang, terancam kembali tak menjadi hak pilih dalam Pilkada Sumedanng 2018 nanti.
Hal itu, imbas dari ketidakpastian penyelesaian masalah tapal batas wilayah Kab. Sumedang dan Bandung.
Dibenarkan, Ketua RW 17, Desa Cipacing, Anton AS . Ketika dihubungi Kabar Priangan Online (KAPOL), Minggu (16/4/2017).
Menurut Anton, lambannya penyelesaian soal itu, berdampak terhadap beralihnya status kependudukan beberapa kepala keluarga di RW 17 dan 9 atau beralih menjadi warga Kab. Bandung.
“Sebelumnya mereka merupakan penduduk Desa Cipacing Kab. Sumedang, sekarang ber-KTP Desa. Rancaekek Wetan dan Cileunyi Wetan Kab. Bandung,” ucapnya.
Ia berharap Bupati Sumedang, H Eka Setiawan untuk segera memberikan kejelasan soal tapal batas dan kependudukan tersebut.
Agar, ujar dia, warga sekitar 135 orang bisa memiliki KTP dan masuk Daftar. Pemeilih Tetap (DPT) Pemilu.
“Kami heran, kenapa Pa Bupati lebih berkunjung dan mendengar keluhan sejumlah pengusaha atau pabrik di Jatinangor?. Tolong, perhatikan juga status kependudukan sebagian warga Jatinangor,” ujar Anton.
Menanggapi itu, Politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D, DPRD Kab. Sumedang, Dadang Rohmawan SE berharap agar penyelesaian masalah kependudukan dan tapal batas itu, tidak “cacag nangkaeun”.
Ia berharap, siapa pun orangnya yang mau mengurus dan merasa bisa menyelesaikan persoalan itu, ya selesaikanlah sampai tuntas.
Jangan sampai, kata dia, persoalan tersebut hanya dijadikan ajang pencitraan saja dan masalahnya pun tetap terkatung-katung.
“Saya tahu, setiap pergantian kepala daerah dan rotasi pejabat di Pemkab Sumedang, acap kali kembali membuka permasalahan itu. Tapi, yang dipertanyakan, seperti apa solusinya dan mana hasilnya?,” ujar Dadang.
Dikatakan, itu persoalan yang mudah, asal ada keseriusan dari kepala daerah serta pejabatnya, agar penyelesaiannya tak “cacag nangkaeun”. (Azis Abdullah)***
