JAKARTA, (KAPOL).-
Ketua DPW PPP Jabar, Tatang Farhanul Hakim (TFH) meyakinkan bahwa PPP pasti ikut perhelatan Pilkada 2017.
Hal itu didasari dari pendapat hukum setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan DPP PPP Romy, maka yang sudah mendapat keputusan hukum tetap (inkrah) adalah PPP Djan Faridz.
“Jadi PPP pasti ikut karena yang sudah mendapat putusan inkrah MA adalah Djan Faridz,” kata TFH yang saat dihubungi sedang menghadiri Mukernas PPP di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Menurut TFH, memang Pemerintah mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar Bandung. Namun itu bentuk intervensi pemerintah semata dan akal-akalan Romy karena tidak punya ruang hukum lagi pasca dicabut oleh MA.
“Tinggal apakah PKPU nanti mau melegalkan yang dibatalkan MA atau yang disahkan MA. Maka kalau merunut hukum ya PPP Djan Faridz harus ikut Pilkada,” ujarnya.
TFH menjelaskan, saat ini PPP Djan Faridz melakukan gugatan terhadap Pemerintah menuntut dikeluarkannya SK. Tapi PPP juga masih membuka ruang tidak akan menggugat kalau Pemerintah mengeluarkan SK.
“Dan gugatan itu pasti dimenangkan oleh kami juga karena tidak ada alasan bagi Pemerintah menahan SK Menkumham Djan Faridz,” ucapnya.
Untuk itu, TFH tetap berkeyakinan Pilkada 2017 akan mengikutsertakan PPP meski secara de fakto masih terjadi dualisme.
“Nah tinggal untuk Kota Tasik siapa yang akan direkomendasikan. Ya kami pasti ke Dede karena sejak awal konsisten di Djan Faridz serta kalau Budi sudah ada perjanjian notaris tidak akan maju melalui PPP. Jadi PPP ya ke Dede,” tuturnya seraya menegaskan ia pun siap pasang badan demi kemenangan Dede Sudrajat. (Jani Noor)
