BUNGURSARI, (KAPOL).- Puluhan warga Bojong Kaum, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berunjuk rasa di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (21/2/2019). Mereka mendatangi dan menginginkan bisa bertemu dengan Wali Kota Tasikmalaya untuk menuntut keadilan sosial.
Pasalnya, meski kondisi ekonomi warga Bojong kaum banyak yang dibawah garis kemiskinan tapi warga tersebut tidak tersentuh bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT dan RTLH.
“Banyak program bantuan yang dinilai tidak menyentuh warga. Secara umum, mereka adalah warga Kota Tasikmalaya. Tapi secara khusus, mereka adalah tetangganya wali kota. Satu RT dengan wali kota. Dan ketika hari ini Wali Kota Budi Budiman didemo oleh tetangganya sendiri dengan tuntutan keadilan sosial atau kemanusiaan, itu menandakan kalau kepekaan sosial Wali Kota Tasikmalaya diragukan,” ujar Korlap aksi Iwan Restiawan yang juga aktivitis masyarakat Bojong Kaum, dalam orasinya.
Dikatakan Iwan, meski jelas-jelas bahwa warga tersebut berada di garis kemiskinan, tapi mereka tidak termasuk di database Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Termasuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Padahal, kata Iwan, jika dinilai berbohong atau pihak pemerintah tidak percaya, bisa dicek ke belakang rumah wali kota, ada beberapa rumah yang bangunannya sudah nyaris ambruk.
Sementara warga yang ikut dal aksi tersebut menyesalkan atas perilaku wali kota yang tidak memperhatikan kondisi warganya terlebih ini tetangganya sendiri. Mereka mengaku selama dua periode kepemimpinan Budi Budiman mereka selalu mendukung dan memberikan suaranya untuk kemenangan Budi Budiman.
Namun apa yang didapat warga hanya janji saja. Bahkan dinilai walikota lebih mementingkan warga yang jauh. Selain itu, jika di rumahnya ada acara mereka selalu terkena kegaduhan dan terganggu kenyamanannya.
Sementara massa aksi yang ingin bertemu dan menyampaikan aspirasinya tidak dapat menemui walikota, alasannya Budi Budiman sedang menghadiri acara Musrenbang Sektoral, kedatangan massa aksi diterima Kabag Hukum dan Kepala Dinas Sosial.
Kedua pejabat tersebut hanya mencatat poin-poin aspirasi yang disampaikan perwakilan massa aksi. Dan selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota.
Meski kecewa, massa aksi membubarkan diri dengan tertin setelah melalukan audensi. Mereka mengancam akan melakukan aksi kembali jika wali kota tidak menepati janjinya. (Erwin RW)***
