PARIGI, (KAPOL).-
Sebagian besar warga Kabupaten Pangandaran yang memiliki hak pilih, akan menggunakan haknya untuk memilih pasangan bupati-wakil bupati Pangandaran, tanggal 9 Desember mendatang. Hal itu tercermin dari hasil survei dilakukan PolMark Indonesia, 95, 5 persen warga menyatakan akan datang ke tempat pemungutan suara.
Sementara hanya 3,2 persen belum berfikir dan 0, 2 persen yang menyatakan tak akan datang untuk mencoblos dalam pilkada pertama di Kabupaten Pangandaran. Sebagian besar juga warga sudah mengetahui, kalau daerahnya akan melakukan hajat politik menentukan pimpinan mereka untuk lima tahun ke depan.
Dari rilis yang diperoleh “KP”, survei yang dilakukan Polmark pimpinan Eef Saefulloh Fatah itu, dimulai tanggal 15- 19 September 2015, dengan jumlah responden dipilih sebanyak 440 orang. Survei ini bertujuan, mengetahui penilaian masyarakat terhadap calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangandaran . Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon bupati dan wakil bupati Pangandaran dan pengetahuan terkait pilkada di daerah itu.
Dari hasil survey ini, ada hal yang mengejutkan, terkait sikap warga melihat politik uang. Ketika warga ditanya, jika ada calon kepala daerah yang memberikan sejumlah uang kepada Ibu/Bapak/Saudara agar memilih calon tersebut apa yang akan dilakukan?
Ternyata, sebanyak 65, 5 persen, akan aenerima uangnya. Tapi untuk urusan memilih calon kepala daerah tergantung hati nurani. Pasangan pemberi uang, belum tentu mereka pilih. Hanya 12,3 persen menerima uang itu dan akan memilihnya. Sementara, yang akan menolak 10.9 persen.
Kondisi itu menunjukan bahwa warga Pangandaran cukup mandiri dalam menentukan pilihan. Pemberian uang tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan pilihan terhadap calon kepala daerah.
Calon kepala daerah yang akan mereka pilih, banyak dipengaruhi asal calon yaitu putra daerah, berpengalaman dalam pemerintahan, bersih, punya integritas baik, program kerja ditawarkan baik. (Agus Kusnadi)
Komentar