JAKARTA, (KAPOL).- Ratusan warga terdampak bendungan Leuwi Keris kembali gelar aksi unjuk rasa. Aksi kali ini digelar di depan Istana Negara Jakarta dengan didampingi langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Ruhimat, Kamis (23/11/2017).
Mereka tetap menuntut hak dan keadilan terkait ganti rugi tanah mereka yang dinilai sangat merugikan. Bahkan warga sengaja aksi ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo.
Aksi damai massa dari warga tersebut tetap meminta untuk kejelasan dan dokumen harga ganti rugi tanah di kawasan Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai terlalu murah. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis harga ganti rugi tanah di Desa Ancol sangat jauh berbeda. Ini jelas sangat timpang.
“Kami sengaja ikut aksi mendampingi masyarakat yang terdzalimi dalam rangka memperjuangkan hak rakyat yang tertindas, yang diperlakukan secara tidak adil. Rakyat yang mendapatkan perlakukan yang tidak benar, tidak transparan dari pihak-pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah. Di mana proyek itu diperutukan untuk orang banyak tapi disitu terselip, ada kebijakan-kebijakan orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ruhimat, usai berorasi di depan Istana Negara Jakarta.
Menurutnya, tidak sedikit pemangku kebijakan ikut memperkeruh suasana sehingga lahirlah kebijakan seakan itu seperti kebijakan pemerintah. Padahal ada manipulasi oknum yang bermain dalam pembebasan lahan proyek bendungan Leuwi Keris.
“Kami yakin itu bukan kebijakan pemerintah, itu kebijakan segelintir orang yang ikut numpang. Sehingga melahirkan kebijakan yang merugikan masyarakat Kabupaten Tasikmaya. Seakan-akan penentuan harga tersebut merupakan kebijakan pemerintah,” katanya.
Salah satu contoh, lanjut Ruhimat, ada ketidakadilan disaat pembebasan lahan mereka hanya dihargai Rp. 61. 000 per meter persegi, sementara warga Kabupaten Ciamis dihargai Rp. 151.000 per meter persegi. Itu lebih rendah dari tanah Kabupaten Ciamis hanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 5.000 rupiah, namun diberikan ganti rugi sebesar Rp 151.000 ribu per meter persegi.
Padahal NJOP Desa Ancol Rp 20.000 ribu rupiah hanya dihargai Rp 61.000 rupiah per meter persegi. Ini yang dipertanyakan. Metode apa yang digunakan dalam menghitung ganti rugi tersebut.
Disinggung ada indikasi keterlibatan eksekutif dalam kasus ganti rugi harga itu. Dikatakan Ruhimat, pihaknya tidak melihat itu. “Kami datang ke sini ke Istana Negara Jakarta ini, untuk mengusut siapa yang bermain dalam ganti rugi tanah sehingga merugikan rakyat dan mengungkap siapa pelaku pencurinya atau “garong” yang mengambil hak rakyat. Itu harus ditumpas harus diungkap siapa penjahatnya dan siapa saja yang ikut terlibat. Bila perlu laporkan ke KPK,” ujarnya.
Sementara menurut Koordinator aksi, Evi Hilman, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga yang terus diombang-ambing dan tidak ada kejelasan dari pihak terkait. Terutama pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya.
Pihaknya sudah mempertanyakan kejelasan harga yang menjadi hak warga tersebut selama 9 bulan lebih. Sehingga pihaknya sengaja menggelar aksi ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami meminta kepada Presiden agar Pemerintah Daerah, BBWS, BPN dan Appraisal untuk secepatnya menunjukan dokumen harga ganti rugi itu kepada warga. Jangan terus menutupinya, sehingga disinyalir ada kongkalikong dalam pembebasan tanah tersebut,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya akan terus melakukan aksi sampai ada kejelasan. Sebab, jika terus ditutup-tutupi diindikasikan ada penggelapan dalam proses pembebasan tanah ini.
“Minimal warga di kasih tahu harga yang sebenernya dengan menunjukan dokumen harga itu, jangan berbelit-belit dan seolah menghindar. Ini jelas ada indikasi penggelapan jika terus ditutup-tutupi,” ujarnya.
Para peserta aksi masih tetap bertahan di lokasi, bahkan bila perlu warga terdampak akan terus menduduki Halaman Istana Negara. (Erwin RW)***
