SUMEDANG, (KAPOL).- Harapan masyarakat terkena dampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang meminta agar pengerjaannya tak mengganggu dan mengancam kenyamanan warga, disikapi Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pembangunan jalan tol merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang harus didukung oleh semua pihak.
Berkaca dari informasi warga itu, Ine berharap agar pengelola proyek untuk tetap memperhatikan hak masyarakat dan menjaga kenyamanan lingkungan.
“Ini menjadi catatan kami untuk segera melakukan survei ke lapangan, nanti melalui komisi terkait,” kata Ineu kepada “KAPOL”, Jumat (4/1/2019).
Proyek tersebut, kata dia, targetnya harus cepat selesai tapi diharapkan tanpa ada masalah seperti itu.
Menurutnya, dengan mengetahui masalah itu, maka menjadi bahan dasar bagi pihaknya dalam mengurai persoalannya.
“Sesuai fungsi pengawasan, maka kami akan melihat langsung dampak sosial yang terjadi di Sukasari tersebut. Jika faktanya benar setelah survei, maka kami akan memohon agar pengelola proyek melakukan percepatan penanganan dampak sosialnya,” ujar Ineu.
Ia mengatakan, komisi terkait akan ke lapangan untuk mengetahui titik mana saja yang dipersoalkan oleh warga terkena dampak.
Sementara, Kades Sukarapih Setiawan Saputra mengaku akan ikut menyukseskan progaram pusat itu.
Namun, Ia berharap agar pengelola proyek untuk tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya.
“Kami setuju jika pembangunan harus cepat tuntas. Namun, tolong perhatikan juga harapan terkena dampak termasuk tetap mengindahkan aturan untuk disposal,” katanya.
Keberadaan disposal, kata dia, sudah jelas mengancam kenyamanan warga.
Dengan alasan, mereka khawatir akan terjadi bencana seperti di Cibawang, Rancakalong belum lama ini.
“Bencana alam akibat disposal di Rancakalong itu, menjadi catatan kami agar pengembang proyek di Sukasari agar tetap menempuh aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dikatakan, warga Sukarapih menyatakan sepakat untuk ikut mendorong percepatan pembangunan tol.
Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan terjadinya pembebasan lahan di Sukarapih dengan kategori tercepat se-Kab. Sumedang.
“Semoga menjadi catatan pemerintah pusat, agar penyelesaian masalah yang dialami warga terdampak bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Setiawan.
Ia mengaku sudah menyampaikan surat ke pengelola proyek, kaitannya dengan harapan warga terkena dampak.
“Aneh, sampai saat ini pun realisasinya kami anggap belum jelas. Survei ke lapangan oleh pengembang, memang adam Tapi, realisasinya sudah sejauh mana, kami tak pahambdan tak menerima informasinya ,” ujar Setiawan. (Azis Abdullah)***
