JAKARTA, (KAPOL).- Penuntasan program elektrifikasi atau ketersediaan listrik di seluruh pelosok Indonesia sangat krusial untuk mengangkat harkat seluruh penduduk bangsa.
Oleh karena itu, PT PLN (Persero) terus menggenjot elektrifikasi tersebut hingga ke pelosok pedesaan dan daerah terpencil.
Kendala terbesar PLN dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata.
Sebab kenyataannya, seperti data yang diriilis Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, masih ada sekitar 1,8 juta Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia.
Bahkan yang cukup mengejutkan, data tersebut memperlihatkan jumlah wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik justru ada Provinsi Jawa Timur.
Setidaknya ada 238.687 rumah tangga yang belum memiliki listrik. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan Papua (7.670 rumah tangga) dan Papua Barat (3.135 rumah tangga).
Menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, data itu cukup masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan.
Masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik.
Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering atau nyantol dari rumah tangga induk.
“Angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi sebesar 99,9% yang ditetapkan pemerintah akhir tahun ini,” ujar Made, Jumat (29/3/2019).
Ditambahkan dia, meski terkesan ‘kecil’, akan tetapi tantangan untuk melistriki sisa 1,7 persen desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudah.
Dirjen Ketenagalistrikan sendiri juga mengakui, dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinkan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Lebih jauh Made memaparkan, untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur.
Apalagi sejak 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati, dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
I Made menegaskan, jika PLN, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan.
Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.
“Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan,” tegas Made. (Aris Mohamad F)****
