INDIHIANG, (KAPOL).-Lebih dari seratus pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan rapat internal di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (4/3/2019).
Dengan harapan DPRD sebagai salah satu pemangku kebijakan anggaran mendapatkan perhatian untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini ditanggulangi oleh pusat.
“Sekaligus silaturahmi saja dengan Komisi IV dan mendorong legislatif dengan segala fungsinya memberikan keberpihakan dalam penanggulangan kemiskinan. Sebab sejak berjalan beberapa tahun ini semestinya ada anggaran pendampingan dari daerah minimal 5% dari total yang dikucurkan pusat melalui Kemensos,” ujar Koordinator PKH Kota Tasikmalaya, Toni Atoillah.
Semenjak berjalan 2013, kata dia, terdapat 35 ribuan keluarga penerima manfaat dengan total bantuan Rp 45 miliar. Mulai dari bantuan untuk bersekolah, peningkatan gizi keluarga dan beberapa lainnya.
“Sejak berjalan, belum ada peningkatan signifikan meskipun Kemensos seringkali bersurat ke pemerintah daerah,” katanya.
“Rp 45 lima miliar itu untuk tahap ini, kalau di total ada sekitar Rp 80 miliar dalam setahun. Satu tahun itu terbagi empat tahap. Memang sudah ada bantuan dari pemerintah daerah, namun belum signifikan karena sosialisasi perlu masif dan selama munculah persoalan mengapa yang satu tidak masuk dalam PKH,” ujarnya menjelaskan.
Ketika disinggung apakah ada warga yang belum mendapatkan PKH meski masuk dalam katagori, ia mengatakan PKH didasarkan pada pusat data informasi Kemensos. Sedangkan dalam basis data terpadu yang disahkan Pemkot Tasikmalaya beberapa waktu lalu belum seluruhnya terakomodir.
“Kalau tidak salah terdapat 90 ribuan jiwa yang tergolong tidak mampu. Berarti ada selisih lebih yang belum terakomodir,” katanya.
“Pusat data informasi saja masih ada kemungkinan eror karena jeda waktu penetapan. Apalagi sumber data saat itu berasal dari survei Biro Pusat Statistik terbaru. Dan tahun ini sebenarnya ruang untuk penggunaan basis data itu sangat terbuka bagi pemerintah daerah,” ujarnya menjelaskan. (Inu Bukhari)***
