BANJAR, (KAPOL).-Tiga pesta demokrasi digelar serentak tahun 2018 mendatang. Potensi konflik kepentingan pada tahun politik di Kota Banjar terbuka lebar.
Baik, ketika pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar yang bersamaan waktunya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, serta Pemilihan Kepala Desa.
Menurut Wakil Wali Kota Banjar, H.Darmadji Prawirasetia, seusai membuka acara “Deteksi Dini Bagi Aparatur Kecamatan, Désa / Kelurahan”, di aula Kecamatan Purwaharja, Rabu (5/4/2017) pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, diharuskan melakukan pemetaan kerawanan konflik di lingkungan wilayahnya masing-masing.
“Pemetaaan potensi konflik itu sangat penting dilakukannya sejak dini, sebagai antisipasi kemungkinan adanya gejolak yang tidak diharapkan di masa mendatang. Misal, melalui pendataan jumlah penduduk dahulu, jumlah ormas dan kelompok masyarakat lainnya ,” kata H.Darmadji.
Konplik dinilai berbahaya, karena berpeluang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat dan tidak kondusifnya suatu daerah.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus diantisipasi, termasuk perkembangan paham komunis dan radikalisme itu.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, Wawan Gunawan, mengatakan, perkembangan idiologi yang kekiri-kirian terindikasi sudah ada di tengah masyarakat sekarang ini, kondisi itu sudah membahayakan situasi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
” Diharapkan kehadiran perwakilan aparatur kecamatan, desa dan kelurahan se- Kota Banjar, setelah mendengarkan pembicara dari Badan Intelejen Negara Provinsi Jabar, mampu mencerna aneka pengetahuan deteksi dini kerawanan konplik yang dimungkinkan muncul pada tahun politik, 2018 mendatang ,”kata Wawan.
Menurutnya, pemicu konflik bisa terjadi antara parpol dan pasangan calon dan pihak yang tak terduka sebelumnya. Hal demikian harus diantisipasi ketika percikan konplik itu masih kecil, sebelum membesar dan melebar kemana-mana.
“Konplik dampak propaganda di medsos juga harus diwaspadainya. Terpenting sekarang ini, harus diingat bukan lagi mulutmu harimau mu. Tetapi, sudah beralih jadi jempolmu harimau mu. Terbukti gara-gara update status medsos, tak sedikit yang berurusan dengan hukum dan dipenjara belakangan ini ,” kata Wawan.
Asisten Daerah Setda Banjar, Agus Eka Sumpena, upaya deteksi dini bagi pribadi aparatur pemerintah, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai dan senantiasi meredam potensi konfik sebelum membesar.
“Situasi kondusif, mulailah dari tingkat RT dahulu. Karena, situasi keamananan lingkungan itu mempenguruhi kondusivitas tingkat nasional. Untuk itu, diperlukan kepekaan aparatur dan terus mendurong pastisipasi masyarakat,” katanya.
Pada tahun politik 2018 mendatang, mantan Inspektur Inspektorat Banjar ini berpesan supaya ASN di Lingkungan Pemkot Banjar jangan terjebak politi praktis dan bersipat sesaaat. “ASN harus netral. Itu penting, antisipasi supaya tidak dilibas oleh yang menang nantinya,” katanya. (D. Iwan)***
