TAWANG, (KAPOL).- Terbitnya SK DPP Partai Golkar yang mendaulat Muhamad Yusuf mendampingi petahana Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman berimbas pula pada kesolidan Koalisi Perubahan yang didalamnya ada Partai Golkar.
Koalisi Perubahan disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Wahyu Sumawidajaya bahwa sampai sore kemarin belum menerima pernyataan resmi apapun dari Ketua DPD Partai Golkar, Noves Narayana terkati keberlangsungan Golkar di Koalisi Perubahan.
“Sampai sore ini (Kamis, 14/7/2016) Golkar belum ada pernyataan resmi dari ketuanya. Apakah keluar dari koalisi perubahan atau bagaimana,” kata Wahyu, Kamis (14/7/2016).
Menurut Wahyu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Gerindra, PKS dan Golkar tidak memasalahkan dinamika politik yang dialami Golkar dengan terbitnya SK.
Terpenting partai koalisi sudah berupaya keras bagaimana memenuhi syarat usungan agar bisa mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU Kota Tasikmalaya.
“Dan tanpa Golkar juga sudah memenuhi syarat karena kaolisi yang ada sudah melebihi ketentuan dari batas minimal sembilan kursi. Kami sudah ada 12 kursi,” ujarnya.
Kendati demikian, menurut Ketua DPD Golkar, Noves Narayana, selaku pribadi maupun institusi partai sudah melakukan komunikasi dua hari sebelum keluar SK bahwa ada dinamika internal Golkar terkait SK yang jatuh ke Yusuf. Noves meminta kemakluman partai koalisi dan partai koalisi juga memahami keputusan tersebut.
“Ya dengan sendirinya Golkar gabung ke PPP meski belum menerima salina SK DPP. Tapi sudah dipastikan final golkar mengusung Yusuf mendampingi Budi. Dan saya sendiri sudah bicara di forum rapat koalisi terkait ini,” ucapnya. (Jani Noor)
