BANDUNG, (KAPOL).- Forum Kerjasama Ormas Islam (Formasi) Jawa Barat menilai langkah yang diambil Menteri Dalam Negeri dengan mengangkat Plt Gubernur dari kalangan Polri telah melecehkan masyarakat Jawa Barat.
Formasi yang terdiri dari Muhammadiyah
Persatuan Islam (PERSIS), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Al Irsyad Al Islamiyah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Persatuan Umat Islam (PUI), Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Al Washliyah, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak pengangkatan Plt Gubernur dari kalangan Polri.
Dalam keterangan pers yang diterima Kabar Priangan Online (Kapol), dijelaskan, Pengusulan Mendagri mengenai penunjukkan dua perwira polisi berpangkat
Inspektur Jenderal di dua Propinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol Moch Iriawan (Asisten Operasi Kapolri) dan Irjen Pol Martuani Sormin (Kadiv Propam Polri) telah menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat.
Keberatan terhadap rencana ini di
samping dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, juga sangat sarat dengan nuansa politik yang mendasarinya.
Baik Jawa Barat maupun Sumatera Utara akan melaksanakan Pilkada. Di antara
kandidatnya ada yang berasal dari unsur TNI dan Kepolisian. Netralitas dan
independensi menjadi persoalan utama.
“Alasan yang dikemukakan Mendagri adalah aspek kerawanan di dua Propinsi tersebut. Alasan tersebut bukan saja belum didasarkan pembuktian yang akurat, juga dapat memberi efek psikologis dorongan agar benar benar menjadi rawan atau membuat stigma negatif pada kedua propinsi tersebut. Ini sangat berbahaya,” kata Ketua Badan Pelaksana Formasi Jawa Barat, HM. Rizal Fadillah, S.H. didampingi sekretaris Zaenal Ihsan, S.Ag.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, Jawa Barat adalah Propinsi yang strategis dalam
arti seluas-luasnya. Dalam kaitan dengan Pilkada di Jawa Barat, khususnya Pilgub, kaitan politis dengan Pilpres sangat erat.
Maka kepentingan-kepentingan itu pun turut mewarnai. Karenanya upaya pengusungan Plt Gubernur dari kalangan pejabat kepolisian ini juga tak dapat dipisahkan dari proses pemenangan Pilkada untuk menuju kemenangan Pilpres yang akan datang.
Terlepas dari prediksi tersebut, maka pengusungan Plt Gubernur yang “dipaksakan” dari kalangan Polri ini dengan alasan bahwa Jawa Barat adalah daerah rawan, justru merupakan kerawanan itu sendiri.
Ada tiga hal yang mendasarinya pertama rawan hukum karena pengusungan pejabat aktif dari kalangan kepolisian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa Plt Gubernur itu diambil dari pejabat Pemda atau Kemendagri sendiri bukan institusi lain.
Kedua, rawan keamanan. Di samping polemik yang merapuhkan kesatuan dan persatuan, juga justru akan mendorong terjadinya pembuktian-pembuktian bahwa memang Jawa Barat adalah daerah yang tidak aman.
Ketiga, rawan etika politik, bagaimana spirit untuk membantu kemenangan kandidat dari kalangan Polri dengan menempatkan Plt Gubernur seorang pejabat kepolisian. Ini model dari premanisme politik.
Lecehkan Masyarakat Jabar
Atas dasar hal tersebut, maka Forum Kerjasama Ormas Islam (FORMASI) Jawa Barat menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak pengajuan dan apalagi sampai “pemaksaan” penetapan Plt Gubernur
dari kalangan Pejabat Polri yang dinilai bertentangan dengan hukum, demokrasi,
dan etika dalam politik.
2. Mendesak Presiden RI untuk tidak mengeluarkan Keppres penunjukkan Plt
Gubernur yang melanggar hukum tersebut, karena hal ini dapat menyebabkan
kegaduhan yang selama ini terasa akan menjadi semakin meningkat suhunya.
3. Mendorong kembalinya proses penetapan Plt Gubernur Jawa Barat sebagaimana yang semestinya. Yakni diangkat dari lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat atau Pejabat Sipil Kemendagri.
4. FORMASI Jawa Barat siap untuk melakukan perlawanan hukum atas keputusan-keputusan politik yang dinilai bertentangan atau melecehkan atauran-aturan hukum yang ada.
5. Menghimbau aparat Pemerintah untuk tidak membangun stigma-stigma politik
yang mengarah dan mencitrakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang rawan
atau tidak aman. Karena ini adalah bagian dari pelecehan terhadap kultur dan
kehidupan masyarakat Jawa Barat yang senantiasa menjaga kesantunan,
ketertiban, dan kedamaian.
Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud kepedulian
dan tanggung jawab Ormas-Ormas Islam di Jawa Barat dalam membangun kehidupan
mayarakat yang tertib hukum dan beretika luhur. Semoga Allah SWT meridloi. Aamiin. (Kapol)***
